Liputan-NTT.Com - Kupang,– Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTT lambat dan kurang responsif dalam menangani berbagai persoalan aset daerah yang dapat menggali dan meningkatkan PAD, salah satunya terkait kerusakan Dermaga Feri Aimere yang ditabrak oleh Kapal milik PT ASDP.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD NTT Ana Waha Kolin di Ruang Komisi IV pada Selasa, 21 Juli 2026.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin, menyayangkan sikap Dishub yang terkesan tidak tegas. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya langsung memanggil pihak ASDP untuk bertanggung jawab, bukan justru membebankan biaya perbaikan dermaga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Saya melihat langkah Dinas Perhubungan tidak cepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan menyangkut aset daerah. Terkait kerusakan Dermaga Aimere yang bermasalah kan pihak ASDP, maka dipanggil lah ASDP. Harusnya bisa diselesaikan dengan memanggil mereka, bukan dibebankan ke APBD," tegas Ana Waha Kolin
Ia menilai Kepala Dinas Perhubungan beserta jajarannya masih sangat minim dalam hal rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa tanggung jawab (sense of responsibility) terhadap aset-aset milik pemerintah provinsi yang menjadi lumbung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Akibat rusaknya Dermaga Aimere, kapal-kapal feri kini tidak bisa bersandar. Kondisi ini berimplikasi langsung pada penurunan capaian PAD karena aktivitas ekonomi di dermaga tersebut lumpuh total.
Menyikapi hal ini, Komisi IV DPRD NTT telah sepakat untuk segera menggelar rapat dengar pendapat, dengan mengundang Dinas Perhubungan dan manajemen PT ASDP.
Selain masalah Dermaga Aimere, Ana Waha Kolin juga menyoroti kondisi terminal-terminal transportasi darat di NTT yang memiliki potensi PAD tinggi namun kurang mendapat dukungan fasilitas. Ia mendesak Pemerintah Provinsi untuk memberikan dukungan dana yang proporsional bagi pembenahan sarana dan prasarana transportasi.
"Terminal-terminal harus didukung anggaran. Kita menuntut target PAD naik, ya harus sejalan dengan perbaikan sarana prasarana yang menghasilkan PAD itu sendiri," lanjutnya.
Terkait target PAD Dinas Perhubungan dipatok sebesar Rp 2,8 Miliar, Komisi IV meminta pemerintah untuk mengkaji ulang (exercise) angka tersebut. DPRD pesimistis target tersebut dapat tercapai jika ritme kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait masih lamban.
"Komisi IV mengharapkan kepada pemerintah agar target Rp 2,8 Miliar itu di-exercise lagi karena belum tentu bisa dicapai. Kita tidak usah terlalu mengejar target tinggi di satu sisi, sementara OPD-nya tidak berlari kencang," pungkasnya. (*)
.png)
