Liputan-NTT.Com – AMANATUN,– Di tengah dinamika masa kini, sering muncul keraguan tentang bagaimana seharusnya kepemimpinan adat di tanah Timor dipahami dan dijunjung tinggi. Pertanyaan mendasar mengemuka: apakah kedudukan pemangku adat itu sesuatu yang bisa dihadiahkan atau diserahkan sembarangan? Atau ia adalah amanah suci yang mengalir dari generasi ke generasi?
Jika kita merujuk pada pemahaman sosiologi, status sosial budaya terbagi menjadi tiga jenis utama: Pertama, Ascribed Status; kedudukan yang didapat otomatis sejak lahir, berdasarkan garis keturunan, darah, dan warisan nilai luhur, tanpa perlu diperjuangkan atau diminta. Kedua, Achieved Status; kedudukan yang diraih lewat usaha keras, pendidikan, dan prestasi pribadi. Ketiga, Assigned Status; penghargaan yang diberikan masyarakat atas jasa-jasa seseorang.
Nah, kepemimpinan adat di tanah Timor jelas masuk dalam kategori pertama. Ia bukan jabatan yang bisa diperjuangkan lewat lobi, lalu "diberikan" kepada siapa saja yang dianggap pantas. Ia adalah warisan sakral yang turun temurun dari leluhur, dibarengi tanggung jawab menjaga adat, tanah, dan kesejahteraan seluruh warga.
Ada perbedaan mendasar antara "diberikan" dan "turun temurun". Jika ia sekadar pemberian, nilainya bisa berubah bergantung pada siapa yang memberi. Tapi jika ia warisan turun temurun, ia memiliki akar yang kuat, terikat pada sejarah, silsilah, dan janji suci para pendahulu. Ia membawa otoritas yang sudah diuji waktu, bukan sekadar diakui masa kini.
Tentu saja, pemegang amanah ini tetap harus membuktikan kinerja dan kebijaksanaannya. Namun dasar utamanya tetaplah garis keturunan yang sah. Memaksakan pola "pemberian" pada struktur adat Timor sama saja mengabaikan identitas dan kearifan lokal yang dijaga ratusan tahun.
Mari kita luruskan pemahaman ini agar budaya kita tidak kehilangan arah. Kekuasaan adat adalah amanah warisan leluhur, bukan komoditas yang bisa diatur sesuka hati. Ia ada untuk menjaga keseimbangan alam dan manusia di bumi Flobamora ini.
Penulis: Anak Amanatun Selatan.
