Liputan-NTT.Com - Kupang,- Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT, Charlie Paulus menegaskan perubahan status Bank NTT menjadi Perseroda hanya perubahan legalitas sedangkan untuk operasional dan tata kelola tidak ada perubahan dan tetap berjalan seperti biasanya.
Hal itu disampaikan oleh Dirut Bank NTT usai RDP di Kantor DPRD NTT pada Rabu, 25 Maret 2026.
Pada kesempatan itu Charlie Paulus menjelaskan bahwa perubahan status menjadi Perseroda, Pemerintah Daerah wajib memegang saham mayoritas minimal 51 persen. Sehingga jika ada investasi masuk mayoritas tetap dan tidak akan jatuh ke pihak lain. Langkah ini diambil untuk memastikan kendali perusahaan tetap berada di tangan pemerintah daerah, sekaligus menutup celah bagi pihak eksternal untuk menguasai kebijakan bank ke depan.
Menurut Dirut Bank NTT, transformasi Bank NTT menjadi Perseroda, orientasi bisnisnya sebagai bank milik daerah memiliki tanggung jawab untuk memprioritaskan pembangunan ekonomi di wilayah NTT.
Berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) umum yang bebas melakukan ekspansi ke seluruh Indonesia namun Perseroda dapat dipastikan bahwa uang masyarakat NTT digunakan untuk membangun ekonomi NTT. Jangan sampai uang orang NTT dipakai untuk membiayai proyek atau membangun pabrik di daerah lain seperti di Surabaya atau Kalimantan.
Charlie menghimbau agar nasabah tidak perlu khawatir terkait aspek keamanan dan regulasi sebab Bank NTT tetap berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (*)
