Liputan-NTT.Com - TTS,- Kunjung SD GMIT Soe 1, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen) RI, Dr. Fajar Riza UI Haq, M.A., guru honorer di sekolah tersebut keluhkan dan pertanyakan kejelasan status mereka sebagai guru honorer swasta.
Demikian pantauan media saat kunjungan kerja Wamen Dikdasmen di SD GMIT Soe 1 pada Kamis, 5/12/2024.
Berdasarkan pantauan media ini terlihat para guru honor menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki kepastian tentang masa depan mereka sebagai guru. Mereka merasa bahwa status mereka sebagai guru honorer swasta membuat mereka tidak memiliki jaminan dan perlindungan yang memadai.
Keluhan-keluhan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh guru honorer swasta di NTT terkhususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Para kepala sekolah swasta berharap agar pemerintah perlu memperhatikan kondisi guru honorer swasta dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Karena guru merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan, dan mereka harus mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik.
Usai mendengar keluhan-keluhan yang disampaikan Wamen dikdasmen menyampaikan, kunjungan tersebut guna melihat dan mendengarkan secara langsung persoalan yang dihadapi oleh guru-guru di NTT termasuk di Kabupaten Timor Tengah Selatan
“Di kabupaten ini kami melihat banyak potensi lokal yang luar biasa dan menjadi salah satu kekhasan di TTS yang mana pendidikan karakter dan penanaman budaya sangat kuat di sini, ini merupakan modal terbesar bagi generasi penerus kita ke depan”.
Lanjutnya, salah satu tujuan kunjungan tersebut selain mendengar secara langsung keluhan dari guru-guru, terutama guru -guru di sekolah swasta yang mana selama ini kurang mendapat perhatian dan pemerintah telah berkomitmen untuk lebih guru-guru yang berada di sekolah swasta. Kunjungan ini juga bertujuan untuk melihat pembagian zonasi dan mengetahui bagaimana penerapan kurikulum merdeka di daerah. (*)