Liputan-NTT.Com- Kupang,- Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur berhasil menekan angka kredit bermasalah mencapai 2.6 persen hingga April 2025. Sejumlah kebijakan-kebijakan jitu yang dilakukan oleh pihak Bank NTT dengan kerja sama dan kerja kolaborasi melalui program pemulihan ekonomi Bank sehingga mencapai angka tersebut.
Demikian disampaikan oleh Plt. Direktur Utama Bank NTT Yohanis Landu Praing usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD NTT pada Rabu, 23/4/2025.
Plt. Dirut mengatakan bahwa telah melakukan pembenahan-pembenahan pada tubuh Bank NTT, sehingga Non Performing Loan (NPL) dan KUR Mikro mencapai 2.6 persen. Hal Itu karena ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam Bank sehingga angka itu turun, jelas Yohanes Landu Praing.
Lanjutnya bahwa tren penurunan NPL dipertahankan dua-tiga bulan kedepan, Bank NTT berpeluang memperoleh kembali kuota penyaluran KUR UMKM dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1 triliun ( Satu triliun). Pembenahan internal Bank NTT yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir membawa dampak positif terhadap penurunan NPL. Padahal sebelumnya hampir mencapai 5 persen, jelasnya.
Namun terhitung tiga bulan tetap menjaga agar NPL tidak boleh naik. Jika menjaga angka itu terus menurun tentunya kuota tersebut dapat. Bank NTT juga mendorong proses digitalisasi demi mendukung atau mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT.
Digitalisasi adalah salah satu langkah strategis untuk meningkatkan PAD, terutama di sektor perpajakan. “Sekarang kan semuanya digitalisasi, karena itu salah satu sumber untuk menaikkan PAD, baik sektor pajak maupun lainnya, semuanya sedang mengarah kesana”. Jelas Plt. Dirut Bank NTT. (*)
