Liputan-NTT.Com – Kupang,- Fakta pahit Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadikanya urutan ke-3 provinsi termiskin di Indonesia. Hasil konsolidasi Aliansi Regio Timor sebagai refleksi hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026, menemukan empat isu utama yakni gagalnya pemerataan fasilitas kesehatan, tingginya angka stunting, ribuan anak tidak sekolah (ATS) dan pemerataan fasilitas pendidikan.
Berbagai temuan kritis ini dirangkum dalam catatan resmi yang disampaikan Koordinator Lapangan Herry (IMMALA) mewakili seluruh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang terlibat dalam Seruan Aksi Refleksi Pancasila.
Data-data yang dipaparkan bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran nyata kondisi masyarakat yang masih tertinggal dan membutuhkan perhatian serius pemerintah. Berikut rincian lengkap hasil evaluasi dan sorotan utama tersebut:
Evaluasi MBG: Anggaran Besar, Pasokan Lokal Terhalang Birokrasi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi gizi anak, mendapatkan catatan mendalam. Dari alokasi anggaran mencapai 9 Triliun Rupiah untuk wilayah NTT, baru terlayani sekitar 252 Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG), atau baru mencapai 42% dari total target 585 SPPG. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sendiri, tercatat ada 22 SPPG dengan status perkembangan yang belum merata.
Poin paling krusial yang disorot adalah terhambatnya produk pangan lokal masuk ke dalam pasokan program. Petani lokal ternyata sulit menyalurkan hasil buminya karena terhalang syarat formalitas seperti sertifikasi halal dan persyaratan administrasi perusahaan yang sulit dipenuhi.
"Kami menyarankan agar setiap yayasan pengelola SPPG wajib memprioritaskan hasil produksi petani lokal, tentunya dengan harga standar dan selama ketersediaan masih mampu memenuhi kebutuhan dapur. Jangan sampai program besar ini justru mematikan ekonomi pertanian kita sendiri," tegas Herry.
Pihaknya juga meminta pemerintah memperjelas siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaat, agar program ini tepat sasaran dan tidak tumpang tindih bantuan.
Sektor Kesehatan: RS Pratama Gagal Fungsi, Stunting TTS Tertinggi Nasional
Kondisi pelayanan kesehatan menjadi sorotan paling keras. Berdasarkan pemetaan di lapangan, seluruh Rumah Sakit Pratama yang dibangun di wilayah Pulau Timor dinilai gagal beroperasi sesuai fungsinya. Banyak Puskesmas justru mangkrak, tidak memiliki fasilitas lengkap, kekurangan obat-obatan, maupun tenaga medis yang memadai. Pemerataan pelayanan kesehatan nyatanya masih jauh dari harapan.
Dampak buruknya pelayanan dan lingkungan hidup terlihat jelas pada angka gizi masyarakat. Data terbaru tahun 2024 menempatkan NTT pada peringkat ke-5 tertinggi angka stunting secara nasional.
Lebih memprihatinkan lagi, di wilayah Pulau Timor khususnya Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), tercatat sebagai penyumbang angka stunting tertinggi, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi masuk dalam daftar teratas nasional. Penyebab utamanya bukan semata kemiskinan, melainkan krisis akses air bersih yang sangat parah, yang berujung pada buruknya pola hidup bersih dan penurunan kualitas gizi keluarga.
Pendidikan: IPM Naik Tipis, 146 Ribu Anak NTT Tidak Sekolah
Ada kabar kecil yang menggembirakan namun dibayangi masalah besar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT tahun 2025 tercatat naik menjadi 69,89, meningkat 0,75 poin atau 1,08% dibanding tahun sebelumnya. Meski begitu, posisi NTT masih bertengger di peringkat ke-34 dari 38 provinsi, menempati posisi paling bawah secara nasional.
Masalah paling darurat adalah tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT, jumlah ATS mencapai 145.268 anak, dan per 15 Desember 2025 angkanya justru naik menjadi 146.969 anak yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
Data ini mencakup anak usia 5–18 tahun yang belum pernah sekolah, putus di tengah jalan, atau lulus namun tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Daerah penyumbang terbanyak adalah:
- Timor Tengah Selatan (TTS): 22.459 anak (turun sedikit menjadi 21.481 namun tetap tertinggi).
- Sumba Barat Daya: 13.900 anak.
- Kabupaten Kupang: 11.628 anak.
"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, untuk itu, kami sangat mendorong penguatan dan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai solusi pendidikan alternatif, serta menuntut pemerataan fasilitas pendidikan yang nyata, bukan hanya di kota besar," ujar Herry.
Pembangunan Belum Merata: NTT Masih Bertengger di 3 Provinsi Termiskin
Fakta pahit masih menjadi kenyataan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data per September 2025, NTT belum bisa melepaskan diri dari daftar 3 provinsi termiskin di Indonesia. Ketimpangan pembangunan sangat terasa, di mana wilayah perkotaan sedikit lebih baik, namun daerah pedalaman, perbatasan, dan kepulauan masih tertinggal jauh dalam akses infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan dasar.
Herry menegaskan, hasil konsolidasi ini menjadi pijakan kuat bagi seluruh OKP di setiap daerah untuk merumuskan aksi dan desakan bersama. "Data ini adalah bukti nyata bahwa pemerataan hak dan keadilan pembangunan di NTT masih sekadar wacana. Kita tuntut perubahan nyata, bukan janji manis". (*)
.jpg)