Liputan-NTT.Com - Kupang,- Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur Dr. Semuel Haning, SH, MH.,C.Me.,C.Parb prihatin atas kejadian yang menimpa ratusan siswa-siswi di SMPN 8 Kota Kupang yang diduga keracunan makanan, dengan tegas meminta Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera melakukan investigasi mendalam terkait masalah tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Ketua PGRI NTT di bilangan Kota Kupang pada Rabu, 23 Juli 2025
Dr. Semuel Haning sesalkan bahwa sebelumnya kasus yang sama terjadi di St. Yoseph dan terjadi lagi di SMPN 8 Kota Kupang sehingga dengan tegas meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera melakukan kajian terhadap peristiwa tersebut.
“Saya sangat mengharapkan agar APH melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga kita tahu bentuk penanganan dari MBG dan harga pengadaan bahan makanan serta ada keterlibatan ahli gizi atau tidak yang bisa menyatakan apakah makanan yang diberikan kepada para siswa layak atau tidak sehingga tidak merusak kesehatan fisik maupun psikis atau mental anak-anak, kedepannya orang tidak bisa makan lagi karena sudah trauma”.
Dr. Semuel Haning bahkan dengan tegas menyatakan siap melakukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk safe anak-anak jika masalah MBG tidak ditangani dengan benar.
“Masalah ini jangan diamkan, saya sangat mengharapkan Walikota Kupang dan Gubernur NTT Melki Laka Lena agar sesegera mungkin untuk mengatasi dan jangan biarkan berlarut-larut usut tuntas karena diduga ada praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga pengelola MBG mengerjakan segala sesuatu dengan tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan dari anak-anak”.
Lanjutnya bahwa MBG adalah program yang sangat baik tetapi jika korban anak-anak maka Pemerintah Pusat perlu melakukan kajian terhadap program ini, anak-anak adalah masa depan bangsa jangan sampai terjadi masalah yang lebih serius lagi terhadap kesehatan anak-anak. Ketua PGRI NTT berharap masalah MBG yang menimpa ratusan anak NTT mendapat perhatian serius dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
“Sekali lagi saya sangat mengharapkan penyelesaian persoalan ini benar-benar tuntas. Saya sudah menyampaikan berulang kali kalau tidak ada perubahan yang menyikapi pernyataan saya, pasti saya akan turun ke jalan dengan catatan safe anak-anak. Saya masih mempercayai Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Kasus-kasus yang menimpa anak-anak sangat mengganggu bahkan saya dengar ada yang tidak mau makan lagi karena trauma”.
Dr. Semuel Haning bahkan meminta APH untuk menelusuri program MBG sesuai dengan tender kerja, standar fisik dan keterlibatan unsur-unsur yang memang benar punya kompetensi atau sekedar penunjukan langsung. Tunjuk artinya ada dugaan KKN, usut tuntas latar belakang dari orang yang mendapat pekerjaan ini, layak atau tidak. Uji kelayakan sangat penting sekali sehingga terang benderang, siapa sesungguhnya yang mengelola MBG ini dan siapa yang mengerjakan, proses serta prosedur untuk seseorang pengelola seperti apa? Hal ini perlu di disikapi dengan serius sehingga lain kali tidak ada peristiwa seperti ini. (*)
