Liputan-NTT.Com - Kupang,- Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Dr. Muhammad Taufiq, DEA dalam kunjungan ke Mal Pelayanan Publik Kota Kupang sampaikan LAN RI menggandeng Perguruan Tinggi dan korporasi masyarakat untuk meluncurkan program akademik pengentasan kemiskinan, sebuah program pembelajaran bagi ASN yang dilakukan secara kolaboratif dengan harapan bisa melakukan sebuah terobosan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Lembaga Administrasi Republik Indonesia saat kunjungi fasilitas Mal Pelayanan Publik (MPP) didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang Wildrian R. Otta, S.STP., М.М pada Kamis, 16 Oktober 2025.
Menurut Kepala LAN RI bahwa Program pengentasan kemiskinan orientasinya adalah memberdayakan masyarakat agar mereka keluar seutuhnya dari lingkaran kemiskinan.
“Pada siang kami mengunjungi fasilitas MPP) yang dipimpin Pak Andre, kami belajar banyak dimana pembelajaran-pembelajaran ASN memberikan sebuah dampak nyata, berbagai inovasi-inovasi, atau terobosan-terobosan yang menjadikan birokrasi mampu melayani dengan baik dengan cara efisien, lebih dekat dengan masyarakat”.
Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah inovasi yang membawa perubahan signifikan bagi Kota Kupang. “Kita semua bangga bahwa pembelajaran-pembelajaran ASN nyata hasilnya dirasakan oleh masyarakat selain itu dunia usaha juga sangat terbantu sehingga dengan terobosan yang dilakukan Pak Andre dan kawan-kawan membantu semangat investasi dan kemudahan investasi di kota Kupang”.
Pada Kesempatan itu Kepala DPMPTSP Wildrian R. Otta, S.STP., М.М sampaikan bahwa DPMPTSP telah mengikuti banyak pelatihan yang dilaksanakan oleh LAN RI membangun suatu mindset untuk berinovasi yang dimulai dari instrumen mempersiapkan sampai pada memitigasinya.
“Kami pada akhirnya mengambil suatu kesimpulan bahwa inovasi adalah suatu mindset sementara birokrasi adalah sebuah culture sehingga untuk membangun culture inovasi kita harus memperbanyak mindset inovasi. Culture itu kumpulan dari sebagian besar mindset itu dan untuk membangun birokrasi yang memiliki inovasi kita harus semakin banyak memperkuat kapasitas sumber daya manusia untuk menciptakan mindset-mindset yang inovatif sehingga memiliki dampak-dampak kepada birokrasi yang inovatif”.
Lanjut Andre bahwa pihaknya telah melakukan riset untk internal untuk bagaimana membangun sebuah ekosistem inovasi yang berkelanjutan dimulai dari tahapan awal melakukan sebuah rebranding Mal Pelayanan Publik (MPP). “Kita awali dengan perubahan Motto Beres dan Pasti (Besti) yang terbagi ke dalam dua instrumen layanan yakni yang pertama tentang integrasi dimana yang ada kaitan atau tidak ada kaitan kita gabung dulu disini kemudian yang kedua tentang ekosistem layanan dimana saling berkaitan. Contoh pembayaran PBB dan pajak kendaraan dengan bank NTT,kemudian Dukcapil dengan Dinas Sosial. Untuk berbagai urusan layanan disini kemudian ada OSS dengan, Bpjs ketenagakerjaan, SIM, BPJS kesehatan dan lebih banyak lagi”.
Penguatan publikasi dan sosialisasi informasi publiknya jalan, sehingga semakin banyak instansi yang bergabung semakin banyak juga masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Diketahui akhir tahun 2024 terdapat 24.000 orang yang dilayani dimana setiap bulan 2000 orang mendapat pelayanan sedangkan pada tahun ini, tahun 2025 semester I sudah 20.000 orang mendapat pelayanan, kenaikannya meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. “Kami bersyukur buat insight yang kami dapat dari LAN RI memberikan kami cara berpikir yang inovatif dan mempersiapkan kami untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dari hari kemarin”. (*)
